Jurnal STISIP Vol 1

KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI DAN EKONOMI POLITIK MEDIA

Oleh Joko Martono*

Kebebasan pers di Indonesia dijamin dalam UU No.40 Tahun 1999. Berbagai pasal yang berkait kebebasan pers secara substansial terkandung makna bersifat universal dan cenderung liberal. Bagi para pengusaha, keberadaan institusi media dipandang sebagai lahan bisnis mendatangkan keuntungan.

Di zaman Orde Baru, Indonesia memasuki peralihan zaman, penyelenggaraan pemerintahan yang lebih fokus dengan paradigma pembangunan (ekonomi) ternyata juga ikut mempengaruhi kehidupan pers. Bahkan keberadaan pers telah disubordinasikan ke dalam sistem politik dan pemerintahan sehingga setiap lembaga komunikasi termasuk media  massa cenderung diarahkan sejalan dengan kebijakan politik yang sedang berlangsung. Pada masa ini, regulasi di bidang pers ditemui dengan perubahan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Menurut Abrar (1992:64-65), sebagai akibat dari globalisasi informasi, kita melihat semakin banyak orang beranggapan bahwa pers adalah komoditas ekonomi semata. Pilihan informasinya diarahkan kepada hal-hal yang disukai pembaca dan cocok dengan pemerintah. Dari sini bisa diasumsikan bahwa keberadaan profesionalisme wartawan menjadi terancam. Penghargaan terhadap profesionalisme wartawan hanya sebatas ekonomi praktis. Bila wartawan sudah menghasilkan informasi yang laku dijual dan pers bersangkutan tidak mendapat teguran pemerintah, hal itu dianggap sudah cukup.

Kebebasan pers di era reformasi ternyata telah didistorsi oleh kalangan pengelola perusahaan media, terutama media massa swasta/ komersial. Kebebasan pers yang telah dijamin melalui regulasi cenderung ditafsirkan sepihak, hanya untuk memenuhi kepentingan yang berorientasi profit.

Pada bagian lain perlu dipahami, terutama bagi pengelola perusahaan media ketika memandang keberadaan media/pers sebagai lahan bisnis tentunya akan berimplikasi terhadap cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan maupun kepentingan yang bersifat ekonomis.

PENGGUNAAN MEDIA DI LINGKUNGAN APARATUR PEMERINTAH

Oleh H. Muhammad Rustam*

Penelitian ini fokus pada gejala penggunaan media komunikasi di kalangan aparat pemerintah. Pemfokusan didasari oleh perkembangan media konvergensi.

Variasi pilihan individu menggunakan medium komunikasi saat ini semakin banyak sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan IPTEK. Ini ditandai oleh munculnya media konvergensi sebagai salah satu out put dari pertumbuhan dan perkembangan IPTEK tadi.

Sejalan dengan masalah penelitian yang difokuskan pada upaya menemukan gejala penggunaan media komunikasi di lingkungan aparat pemerintah di Kecamatan Daruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara maka bagian ini akan memaparkan hasil-hasil dimaksud.

PELAYANAN PEKERJA SOSIAL MEDIS BAGI PASIEN YANG MENGALAMI  MASALAH BIAYA DI BAGIAN PELAYANAN PASTORAL SOSIAL MEDIS,  PELAYANAN KESEHATAN SINT CAROLUS (PKSC)

Oleh Sr. Theresia Endang Hendres Yudayanti*

Pekerjaan sosial di rumah sakit merupakan praktek pekerja sosial dalam membantu memecahkan masalah psikososial orang sakit berkaitan dengan proses penyembuhan penyakit di rumah sakit. Penelitian ini akan menjelaskan tentang proses pelayanan pekerja sosial bagi pasien yang mengalami masalah biaya.

Masalah orang sakit menjadi sangat kompleks jika orang sakit tersebut harus dirawat di rumah sakit. Selain masalah sakit penyakit yang diderita secara fisik, seorang pasien dapat pula mengalami masalah-masalah lain seperti masalah ekonomi, masalah keluarga dan masalah perilakunya.

Proses pelaksanaan pelayanan pekerja sosial di PKSC diawali dengan penjangkauan klien atau terhubungnya klien dalam hal ini pasien dan keluarganya dengan pekerja sosial. Pasien yang memiliki masalah sosial dapat terhubung dengan pekerja sosial setelah pasien tersebut dikonsulkan oleh petugas ruang perawatan, bagian PARP, UGD dan juga ada yang datang sendiri.

Sekalipun profesi pekerja sosial bukanlah profesi utama di bidang pelayanan kesehatan tetapi keterlibatan pekerja sosial dalam menangani masalah sosial pasien sehubungan dengan proses penyembuhan pasien di rumah sakit sangat dibutuhkan. Pekerja sosial medis dalam melaksanakan perannya di lembaga pelayanan kesehatan berkolaborasi dengan anggota tim dari staf profesi lain yaitu tim medis, para medis dan non medis. Dalam pelayanannya ini pekerja sosial medis  berperan sebagai konselor, penghubung, konsultan, mediator dan motivator untuk membantu menangani pasien yang mengalami masalah sosial seperti: pasien tidak ada penanggung jawab atau penanggung jawab pasien tidak jelas, pasien tidak ada yang menjaga atau membesuk, ada keluhan dari keluarga atau penanggung jawab pasien, tagihan rekening sementara tidak ditanggapi, menolak tindakan medis, pasien memerlukan perawatan lama atau serius, serta pasien memerlukan perawatan atau tindakan medis yang mahal.

slot demo

https://sukoharjo.kemenag.go.id/wp-content/-/gacorx/

https://e-lab.kampusmelayu.ac.id/public/upload/-/